Sembako Aparat, Cara Jitu Menurunkan Antisipasi Rakyat

Oleh: Chairani

Suara USU, Medan. Ada pemandangan unik di jalanan kota-kota Indonesia belakangan ini. Saat massa berkerumun menyuarakan keresahan, aparat berseragam yang biasanya identik dengan keamanan nasional, barisan tameng dan gas air mata, justru menenteng karung beras, minyak goreng, dan mie instan. Bukan untuk logistik operasi keamanan, melainkan dibagikan kepada rakyat yang berteriak di jalan. Alhasil, protes yang tadinya panas, seketika cair. Bukannya melawan dengan orasi, sebagian warga sibuk mengantre sembako.

Fenomena sembako aparat ini seakan membuka bab baru dalam relasi negara dan rakyat. Jika sebelumnya demonstrasi diredam dengan kekerasan atau peraturan represif, kini ada strategi yang lebih soft power yakni meredam gejolak dengan beras dan minyak goreng. Satirnya, negara tampak seperti sedang menguji teori lama Niccolò Machiavelli, bahwa penguasa bisa bertahan bukan hanya dengan kekuatan (force), tapi juga dengan kebaikan yang penuh kalkulasi (virtù). Bedanya, kali ini kebaikan diwujudkan dalam bentuk paket sembako bersubsidi rasa stabilitas politik.

Demonstrasi adalah ekspresi politik rakyat ketika kanal formal partisipasi tidak cukup menampung aspirasi. Konsep ruang publik (public sphere) menurut Jurgen Habermas menekankan bahwa ruang publik yang ideal adalah arena untuk komunikasi dan wacana rasional-kritis antara warga negara dan negara, di mana opini publik yang terbentuk dapat mengontrol dan mempengaruhi kekuasaan negara secara demokratis dan tanpa paksaan.

Tetapi 2025 menghadirkan ironi dimana rakyat datang dengan tuntutan, negara menjawab dengan sembako. Apakah ini bentuk empati atau strategi pendinginan suhu sosial?

Jika dilihat secara politis, sembako aparat adalah cara jitu menurunkan antisipasi rakyat. Bayangkan, saat masyarakat mulai panas dengan isu kenaikan harga, krisis pangan, atau kebijakan kontroversial, mereka dihadapkan pada solusi instan paket sembako gratis. Efeknya, bukan hanya mengurangi tensi demonstrasi, tetapi juga meredam momentum konsolidasi perlawanan.

Masyarakat Indonesia punya sejarah panjang dengan “politik perut”. Orde Baru sukses mempertahankan kekuasaan tiga dekade bukan hanya lewat represi, tetapi juga lewat stabilisasi pangan mulai dari beras murah, program Inpres Desa Tertinggal, hingga beras miskin atau raskin. Kesejahteraan minimal rakyat dijaga agar protes tidak membesar.

Fenomena sembako aparat seolah memperpanjang tradisi itu. Bukan argumen yang dilawan dengan argumen, tetapi tuntutan dilawan dengan karung beras. Ironinya, ini menunjukkan betapa negara lebih percaya pada logika perut ketimbang logika pikiran rakyat. Sembako aparat adalah manifestasi termurah dengan menutup masalah struktural dengan solusi konsumtif sesaat.

Kalau dulu aparat terkenal dengan strategi gas air mata untuk membubarkan massa, kini taktiknya bergeser menjadi minyak goreng murah. Menjadi transformasi citra aparat dari penegak hukum menjadi agen distribusi sembako. Disinilah publik melihat paradoks bahwa negara hanya hadir dengan kebaikan ketika rakyat mulai gaduh. Seolah-olah keresahan harus terlebih dahulu dikapitalisasi menjadi keramaian di jalanan agar beras bisa turun dari truk aparat.

Strategi sembako aparat bisa jadi efektif sesaat, tetapi menimbulkan efek jangka panjang yang berbahaya. Pertama, rakyat berpotensi mengalami ketergantungan bantuan instan. Demonstrasi yang seharusnya menjadi medium artikulasi politik bisa direduksi menjadi arena pembagian sembako. Bukannya memperkuat demokrasi, justru mengerdilkan makna protes.

Kedua, strategi ini merusak etos partisipasi politik. Demokrasi menuntut dialog dan deliberasi, bukan barter tuntutan dengan karung beras. Jika pola ini berlanjut, rakyat akan berhenti mengajukan argumen rasional dan cukup menunggu kapan aparat datang dengan truk logistik. Ketiga, ada risiko stigmatisasi rakyat. Demonstrasi dianggap tidak lebih dari gerombolan massa lapar yang bisa dibungkam dengan mie instan. Padahal, tuntutan rakyat sering kali lebih kompleks, mulai dari soal ketidakadilan, korupsi, kerusakan lingkungan, hingga pelanggaran HAM.

Dari perspektif good governance, negara seharusnya menjawab protes dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (UNDP, 1997). Ketika protes rakyat dihadapi dengan sembako, itu menunjukkan lemahnya mekanisme dialog institusional. Aparat bukan menjadi mediator aspirasi, melainkan distributor obat penenang sosial. Fenomena ini juga bisa dibaca sebagai tanda krisis legitimasi. Menurut David Easton (1965), legitimasi politik bertumpu pada keyakinan rakyat bahwa pemerintah menjalankan kebijakan untuk kepentingan publik dan dukungan rakyat terhadap sistem politik secara keseluruhan karena nilai-nilai yang mengikat. Jika negara harus membayar ketenangan rakyat dengan sembako, maka jelas ada erosi kepercayaan yang serius.

Fenomena “sembako aparat” tidak sepenuhnya baru. Di masa Romawi kuno, ada istilah “bread and circus” yang mana penguasa menjaga stabilitas dengan memberi roti dan hiburan agar rakyat lupa pada ketidakadilan. Bedanya, di Indonesia versi 2025, roti itu berubah menjadi beras, dan hiburan berubah menjadi foto viral aparat membagi sembako di tengah demonstrasi. Di Venezuela, pemerintah Hugo Chávez juga dikenal membagikan subsidi pangan saat rakyat resah dengan krisis. Efeknya, protes bisa diredam sementara, tapi krisis struktural tetap membesar. Ini menunjukkan pola yang sama bahwa sembako adalah solusi temporer, bukan penyelesaian masalah.

Membagikan sembako saat rakyat marah boleh jadi dianggap humanis. Tapi jika ingin jujur, yang lebih rakyat butuhkan adalah dialog sejati. Sembako hanya menyelamatkan perut hari ini, sedangkan kebijakan yang adil menyelamatkan masa depan. Jika pemerintah serius, ia harus menjawab keresahan dengan kebijakan struktural yakni pengendalian harga, subsidi tepat sasaran, pemberantasan korupsi pangan, dan keterbukaan informasi. Dengan begitu, rakyat tidak perlu turun ke jalan hanya untuk mendapat perhatian atau sekadar karung beras.

Fenomena sembako aparat ibarat demokrasi rasa mie instan, yaitu cepat saji, mengenyangkan sesaat, tetapi miskin gizi politik. Ia menurunkan antisipasi rakyat bukan dengan jawaban, melainkan dengan distraksi. Negara mungkin puas karena protes mereda, tetapi rakyat kehilangan kesempatan untuk benar-benar berdialog tentang masa depan.

Sejarah membuktikan, rakyat tidak selamanya bisa dibungkam dengan sembako. Politik perut bisa menunda, tapi tidak bisa menghapus politik pikiran. Pada akhirnya, rakyat akan sadar bahwa yang mereka butuhkan bukan paket sembako, melainkan paket kebijakan yang adil. Dan saat kesadaran itu muncul, barangkali karung beras tidak lagi cukup untuk meredam gejolak.

Redaktur: Zahra Zaina Rusty