SUARA USU
editorial

Benarkah Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Legalkan Seks Bebas?

Illustrasi: qubisa.com

Oleh: Suaidi Yahya Siregar

Suara USU, Medan. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi telah resmi ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini bertujuan untuk menangani kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini seharusnya merupakan kabar gembira bagi para tenaga didik dan para mahasiswa. Sebab sebelum adanya Permendikbudristek PPKS, aturan mengenai penanganan kasus kekerasan seksual di perguran tinggi masih mengambang.

Namun, kabar gembira ini tidak disambut baik oleh semua kalangan. Pro dan kontra perlahan muncul setelah ditetapkannya peraturan ini. Bahkan tak sedikit pihak yang meminta Nadiem mencabut aturan tersebut untuk direvisi. Salah satu penyebabnya ialah frasa “tanpa persetujuan korban” yang terdapat pada pasal 5 ayat (2). Frasa ini dinilai dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Definisi kekerasan seksual pada pasal 5 ayat (2) tersebut yang mencantumkan konsep consent atau voluntary agreement dikhawatirkan melegalisasi praktik hubungan seksual di luar nikah alias perzinaan.

Lantas, bagaimana tanggapan para dosen sebagai tenaga didik pada perguruan tinggi mengenai polemik frasa “tanpa persetujuan korban” yang dianggap melegalkan seksual bebas?

Salah satu akademisi Universitas Sumatera Utara, Roy Fachraby Ginting SH.M.kn ikut buka suara terkait perdebatan yang sedang hangat-hangatnya ini. Menurutnya, Kemendikbudristek sama sekali tidak mendukung apapun yang tidak sesuai dengan norma agama dan tindakan asusila, hal itu sudah sangat jelas di tegaskan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Permendikbudristek itu, hanya menyasar kepada satu jenis kekerasan yaitu kekerasan seksual dengan definisi yang sangat jelas.

Roy mengatakan bahwa target dari Permendikbudristek ini untuk melindungi puluhan ribu bahkan ratusan ribu korban dan untuk mencegah terjadinya kontinuasi dari pada korban korban ini di lingkungan kampus. Hadirnya Permendikbudristek menjadi panduan bagi kampus untuk membuat aturan turunan dan memberi kepastian dalam penindakan karena ada payung hukum lebih tinggi.

Salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, M. Hadyan Yunhas Purba, SH.M.H. juga menyampaikan hal yang serupa. Hadyan mengatakan bahwa tafsiran melegalkan seksual bebas tersebut terlalu luas dan di luar konteks. Peraturan ini mengatur tentang kekerasan seksual, bukan perzinahan, maka yang menjadi fokus utama disini adalah kekerasan seksual itu sendiri. Tidak bisa langsung ditafsirkan bahwa jika peraturan ini tidak mengatur tentang perzinahan langsung disimpulkan bahwa peraturan ini melagalisasi zina di kampus.

Bagaimanapun juga perbuatan zina bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan sehingga perbuatan zina tidak dapat dibenarkan. Pengaturan untuk zina sendiri terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 284 KUHP, jika salah satu pelaku zina terikat hubungan perkawinan atau perzinahan yang dilakukan dengan anak di bawah umur.

Memang jika berbicara mengenai perzinahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, ketentuan hukum Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai sanksi atas perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan tidak terikat dengan perkawinan, namun atas hal tesebut ada sanksi sosial yang dapat dikenakan kepada si pelaku.

Menurut Hadyan, penafsiran peraturan ini seolah-olah melegalisasi perzinahan adalah hal yang keliru dan tidak tepat. Terlepas dari kontra yang timbul seiring dengan adanya frasa “tanpa persetujuan korban” pada Permendikbudristek tentang PPKS ini, peraturan ini tidak bisa dianggap salah secara keseluruhan. Peraturan ini justru menjadi pintu gerbang untuk terciptanya lingkungan perguruan tinggi yang aman dan tentram. Sebab dengan adanya dasar hukum yang jelas, akan semakin mudah untuk mewujudkan nya.

Dengan adanya peraturan ini, tentunya menjadi angin segar bagi para mahasiswa yang menjadi korban atau mengetahui adanya kekerasan seksual untuk melaporkan hal tersebut ke satuan tugas pencegahan kekerasan seksual yang sudah dibentuk oleh institusi Pendidikan tinggi.

Redaktur: Yulia Putri Hadi


Discover more from SUARA USU

Subscribe to get the latest posts to your email.

Related posts

Memiskinkan Buruh dengan Dalih Pandemi

redaksi

Penumpang wajib swab PCR, Industri Penerbangan Tanah Air Geger

redaksi

Polemik Nama Nusantara: Untuk Siapa Ibu Kota Ini Dibangun?

redaksi