Kemiskinan yang Menganga di Balik Kilau Istana Negara

Oleh: Syafira Sari

Suara USU, Medan. Hanya sekitar 2 km dari istana megah yang seharusnya menjadi lambang kemakmuran dan kekuatan negara, kenyataan satir tersaji dimana masyarakat yang hidup dalam kemiskinan masih bertahan di sana. Di tengah gemerlap pembangunan dan gemuruh janji pemerintah, ada di antara lorong kota yang begitu dekat dengan pusat kekuasaan, masih terdapat warga yang perjuangan hariannya adalah menahan lapar dan dinginnya malam tanpa jaminan kepastian hari esok.

Fenomena ini bukan hanya kepahitan lokal, melainkan cerminan ketimpangan yang benderang di seluruh penjuru Indonesia. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, tingkat kemiskinan nasional masih bertengger di angka 8,57 persen, dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 24 juta jiwa angka yang hampir tak bergeming sejak lima tahun terakhir meski berbagai program digelontorkan. Lebih ironisnya, ketimpangan pendapatan di perkotaan bahkan semakin lebar, dengan Gini Ratio mencapai 0,402 jauh di atas angka ketimpangan di perdesaan yang 0,308 dan juga melewati angka nasional 0,381. Perkotaan seolah menjadi medan pertarungan kelas sosial yang tajam, sementara pusat pemerintahan menyuapkan janji tanpa henti yang nyaris tak tersentuh oleh warga miskin yang berjarak hanya selemparan batu dari istana.

Melihat ke belakang, Indonesia yang kini telah memasuki usia 80 tahun merangkai sejarah panjang ekonomi yang penuh liku. Kemiskinan adalah bayang-bayang yang selalu mengikuti jejak pembangunan dari era kolonial hingga orde baru dan era reformasi kini. Ekonomi kita memang terus tumbuh, infrastruktur dibangun dari Sabang sampai Merauke, tetapi pembangunan yang timpang membuat hasilnya seperti air yang mengalir ke tempat yang paling rendah. Akses jalan yang masih buruk di banyak daerah, listrik yang tak menjangkau hingga pelosok, dan perumahan layak yang masih menjadi kemewahan bagi sebagian orang, merupakan gambaran nyata bahwa pembangunan infrastruktur saja tidak cukup tanpa perhatian pada pemerataan dan inklusivitas.

Di tengah derasnya arus pembangunan, lapangan pekerjaan yang menyerap 3,59 juta orang baru sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2025 seakan menjadi kabar baik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat turun ke angka 4,76 persen, terendah sejak krisis 1998. Sektor perdagangan menyerap hampir satu juta pekerja, sektor pertanian 890 ribu, dan industri pengolahan 720 ribu. Namun, angka-angka ini mengaburkan fakta bahwa pertumbuhan lapangan kerja masih belum seimbang dengan jumlah angkatan kerja baru yang mencapai 3,67 juta dan kualitas pekerjaan yang layak juga masih menjadi masalah besar.

Sementara itu, ketidakmerataan pendidikan masih menjadi tembok penghalang utama pengentasan kemiskinan yang belum juga diperhatikan secara serius. Sistem pendidikan yang idealnya menjadi tangga untuk keluar dari kemiskinan justru masih meninggalkan banyak anak bangsa di belakang. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah kaya dan miskin, perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah tertentu dengan wilayah lain, menjadikan anak-anak dari keluarga miskin sulit untuk bersaing secara adil di masa depan. Padahal pendidikan bukan hanya soal kemampuan akademis, tetapi juga dasar untuk membekali generasi muda menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif dan berubah cepat.

Memang, pemerintah memiliki mandat untuk memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, namun peran pemerintah seringkali terseok oleh birokrasi yang berbelit, ketergantungan pada mekanisme pasar, dan terkadang kurangnya fokus dalam mengentaskan akar masalah ketimpangan. Kebijakan yang berpihak lebih banyak pada segelintir elit dan pelaku usaha besar, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi program sosial, membuat upaya pengentasan kemiskinan kurang maksimal. Kendati ada niat dan rencana seperti pembentukan Satgas Deregulasi untuk meningkatkan Iklim Berusaha, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil masih sangat dibutuhkan untuk mengubah data kemiskinan dan ketimpangan menjadi realitas kesejahteraan.

Kita butuh lebih dari sekadar angka dan program. Kita butuh nyala keberpihakan yang nyata, inovasi dalam pendekatan pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hanya dengan begitu, masyarakat yang berdiri atau bahkan meringkuk dalam kemiskinan hanya 2 kilometer dari istana negara bisa mendapatkan harapan yang layak dan masa depan yang cerah. Istana bukan hanya sekadar simbol kekuasaan, tetapi tempat di mana keadilan sosial harus mulai ditegakkan.

Demikianlah ironi kehidupan yang nyata, mengingatkan kita bahwa kemiskinan yang berada di sekitar istana negara bukanlah sekadar narasi suram yang terlunta, melainkan panggilan abadi bagi bangsa ini untuk segera menuntaskan beban besar tersebut dengan tekad dan keberanian.

Redaktur: Nurur Rahmah