Ketika Perempuan Disubordinasikan dalam Aspek Ekonomi

Oleh: Hidayatur Rohmah (Mahasiswi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang)

Suara USU, Medan. Meski zaman sudah modern seperti saat ini kesempatan kerja terbuka bagi perempuan, berbagai diskiriminasi terhadap perempuan tetap ditemui di kantor-kantor.

Diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia kerja muncul dalam berbagai bentuk, seperti adanya ketimpangan gaji. Namun, hal itu bukanlah menjadi satu-satunya masalah diskriminasi yang menimpa terhadap perempuan. Banyak fenomena yang kerap menjadi persoalan diskriminasi di dunia kerja, seperti pengalaman karyawan perempuan di Amerika Serikat, Nicole Lee Hallberg, dia merasakan bahwa ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda meskipun pekerjaan yang dia lakukan tidak jauh berbeda dengan kolega laki-lakinya. Selain itu, perempuan memiliki partisipasi ekonomi yang rendah karena perusahaan tidak menyediakan fasilitas yang mendukung untuk mereka berkembang.

Tingkat partisipasi yang didapatkan oleh perempuan tergolong sangat rendah yaitu 15-25 persen. Kondisi seperti ini terjadi akibat adanya beragam factor yaitu sulitnya mencapai kesetaraan gender di dunia kerja yang bersumber dari bentuk norma dan pandangan yang cenderung mensubordinasi perempuan. Padahal data MSCI World Index 2016 menunjukkan bahwa adanya perusahaan yang dipimpin oleh seorang perempuan akan mendapatkan labah bersih 10,1 persen setiap tahun. sedangkan perusahaan yang dipimpin oleh seorang laki-laki mendapatkan laba bersih 7,4 persen. Salah satu bentuk diskriminasi di tempat kerja yaitu tidak memposisikan perempuan sebagai pencari nafkah utama seperti halnya laki-laki. Menurut sya, perlakuan yang yang terjadi ini tidak hanya berdampak pada akses dan kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin, tetapi juga berdampak adanya diskriminasi dalam hal pengupahan. Dampaknya, perempuan kerap tidak mendapatkan tunjangan untuk suami dan anaknya.

Menurut saya, adanya diskriminasi dalam aspek ekonomi tidak lain karena adanya paradigma kerja yang menjamur dalam masyarakat. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan paradigma kerja? Paradigma kerja adalah pandangan masyarakat bahwa peran perempuan dalam area domestic, sedangkan peran seorang laki-laki di area public. Dengan kata lain paradigma kerja memberikan pengertian bahwa adanya perempuan harus berada di rumah untuk mengurus pekerjaan rumah dan mencari nafkah adalah tugas utama seorang laki-laki. Pernahkan kita sadari paradigma kerja yang menjamur dapat merugikan sebagian orang bahkan salah satu gender dalam masyarakat. Kemudian memunculkan fenomena ketidakadilan gender dalam dunia kerja? Inilah hal yang kerap kali belakangan ini muncul di masyarakat atau bahkan menjadi bagian dampak dari munculnya ketidakadilan gender dalam dunia kerja.

Ketidakadilan terjadi akibat adanya akses, partisipasi dan control yang diberikan tidak seimbang bagi perempuan dalam mencapai sumber daya (Moser, 1993). Pembagian peran tidak menjadi masalah yang serius selama perempuan dan laki-laki mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Akibat dari diskriminasi yang terjadi perempuan tidak mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 yakni Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Nah, peraturan undang-undang seperti itu jarang diterapkan dalam industri karena dianggap dapat merugikan pihak industri. Menjamurnya fenomena di atas akibat adanya konstruksi social yang terus menerus berkembang dikalangan masyarakat.

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor pendukung juga dalam sistem industri selain modal dan alat produksi. Tidak jarang industri memilih secara gender dalam mnentukan setiap tenaga kerjanya. Gender menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam melihat sifat pekerjaan. Pekerjaan yang hanya membutuhkan ketelitian, keuletan, dan keramahan maka akan memilih tenaga kerja perempuan. Berbeda ketika pekerjaan dalam industri tersebut memerlukan kekuatan otak, fisik, dan tantangan alam yang besar maka akan memilih tenaga kerja laki-laki. Pemilihan tenaga kerja yang bermuculan seperti tidak lain akibat adanya paradigma kerja dalam masyarakat dan didasarkan pada stereotype perempuan yang dikonstruksi sosial memiliki sifat lembut, halus, teliti, dan tidak rasional. Sedangkan seorang laki-laki mendapatkan anggapan sebagi sosok yang kuat, gagah, berani, dan rasional. Perbandingan yang terjadi ini cenderung menempatkan perempuan pada posisi pekerjaan yang tidak menguras tenaga dan dan kekuatan otak. Pemberian upah tenaga kerja perempuan dan laki laki yang berebeda menunjukkan adanya diskriminasi di sektor publik, khususnya bagi industri yang menganut sistem kapitalis. Industri kapitalis adalah industri yang mengutamakan pertumbuhan dan keuntungan industrinya tanpa memikirkan ada pihak tenaga kerja yang dirugikan. Hal diatas tentunya sangat tidak adil secara gender.

Menurut saya, seiring berkembangnya zaman yang semakin canggih dan modern masyarakat harus mulai menghilangkan konstruksi sosial dalam lingkungan masyarakat yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu. Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan agar paradigma kerja yang telah terkonstruksi bisa sedikit demi sedikit dihilangkan. Sehingga ketika pandangan masyarakat tentang paradigma kerja semakin luntur akan memberikan dampak baik juga pada peran seorang perempuan khususnya ketika dia berperan di area publik seperti dalam industri, yang awalnya ada pembeda antara perempuan dan laki-laki pada sistem upah sekarang sedikit demi sedikit sudah sama rata. Hal di atas menunjukkan bahwa potong generasi itu penting dalam pemahaman paradigma kerja agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan merugikan orang lain. Peran pemerintah juga sangat penting dalam masalah gender. Ketika pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak industri yang berwenang untuk memberikan perlakuan adil atau kesetaraan gender maka akan membuat perekonomian di negara kita lebih maju, karena berjalannya dua peran secara bersamaan dan seimbang akan mempermudah membangun perekonomian negara kita.

Redaktur: Yessica Irene