Pendanaan KKN FKM 2025, Mahasiswa Nilai Kurang Transparan

Reporter: Frianka Raya Sitanggang & Filemon Saing

Suara USU, Medan. Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sumatera Utara (USU) tahun ini untuk pertama kalinya menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara mandiri. Jika pada tahun tahun sebelumnya kegiatan ini berada di bawah koordinasi universitas, kali ini FKM mengambil langkah baru dengan menyelenggarakannya secara mandiri. KKN akan dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang dengan sebaran mahasiswa di empat kecamatan dan berlangsung selama 14 minggu.

Salah seorang mahasiswa, sebut saja Raka, menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk membinaan dan memberdayakan masyarakat agar lebih sadar kesehatan. “Bagi kami, manfaatnya juga besar, karena bisa menambah pengalaman langsung di lapangan,” ujarnya.

Ada empat capaian yang ditetapkan FKM bagi peserta KKN, yaitu kegiatan KKN itu sendiri, praktik belajar lapangan (PBL) dan keluarga binaan (minimal lima keluarga per mahasiswa dengan lima kali kunjungan), laporan kegiatan program (LKP), serta kewirausahaan. Sebelum menyusun program kerja, mahasiswa diwajibkan melakukan analisis situasi melalui kuesioner dengan seratus responden.

Meski persiapan kegiatan berjalan, mahasiswa mengaku menghadapi kendala pada aspek pendanaan. “Setiap kelompok hanya diberi dana satu juta rupiah untuk 14 minggu, padahal satu kelompok terdiri dari delapan sampai sepuluh orang,” ungkap Raka. Dana itu sepenuhnya digunakan untuk menjalankan program kerja.

Hal senada disampaikan narasumber lain, yang kita sebut Andi. Ia kebetulan ditempatkan di Kecamatan Beringin, Desa Sidoarjo. Andi menyoroti soal pendanaan yang dinilai tidak transparan. “Kalau KKN yang dikelola universitas, mahasiswa dapat Rp500.000 per bulan plus seragam. Kami dari FKM hanya Rp1 juta per kelompok selama tiga bulan. Kalau dibagi rata, satu orang hanya dapat sekitar Rp100 ribu untuk tiga bulan,” terangnya.

Menurutnya, mahasiswa tidak benar benar dilibatkan dalam penentuan lokasi. “Seharusnya ada diskusi terbuka, supaya kami bisa lebih siap. Tapi kenyataannya lokasi langsung diputuskan oleh fakultas,” jelasnya.

Ia juga menyoroti minimnya transparansi dari pihak fakultas. “Saya pernah tanya langsung ke kepala prodi, jawabannya hanya ‘terima saja anggaran selapang dada’. Tidak ada dokumen resmi, tidak ada rincian jelas. Jadi mahasiswa tidak tahu berapa sebenarnya dana dari universitas ke fakultas,” jelasnya.

Kondisi ini menimbulkan rasa kecewa di kalangan mahasiswa. Meski begitu, Andi menegaskan kelompoknya tetap berusaha menjalankan program dengan efisiensi semaksimal mungkin. “Kalau nanti programnya tidak maksimal, mereka tidak boleh kecewa. Karena harusnya mereka berkaca pada kebijakan yang mereka ambil sendiri,” tegasnya.

Baik Raka maupun Andi sama sama berharap agar KKN ke depan bisa mendapat dukungan dana yang memadai. “Harapan kami sederhana, diberikan dana yang cukup, seragam, ID card, bahkan tambahan anggota kelompok. Dengan keterbatasan sekarang, rasanya sulit memenuhi semua target,” ungkap Raka.

Andi pun menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik di masa depan. “Kalau tujuan KKN ini untuk memajukan masyarakat desa, maka mahasiswa juga harus diperhatikan. Ke depan, pihak dekanat seharusnya lebih terbuka agar mahasiswa merasa dirangkul, bukan dibiarkan kecewa,” tegasnya.

Redaktur: Vimelia Hutapea