Presiden Prabowo Instruksikan Solusi Pelunasan Utang Rp116 Triliun Proyek Whoosh

Reporter: Arneta Sitanggang 

Suara USU, Medan. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan menteri terkait dan pihak konsorsium untuk segera merumuskan skema terbaik dalam pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kini mencapai sekitar Rp 116 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo memerintahkan jajaran terkait untuk mencari solusi terbaik dalam melunasi utang proyek senilai Rp116 triliun tersebut. Dalam rapat, Presiden meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta CEO Danantara, Rosan Roeslani, menghitung secara rinci dan menyiapkan opsi perpanjangan masa pinjaman maupun skema pembayaran yang paling efisien.

“Ya, kemarin dibahas. Pak Airlangga (Menko Perekonomian), Menteri Keuangan (Purbaya), dan CEO Danantara (Rosan Roeslani) diminta menghitung lagi detailnya. Kemudian, opsi-opsi seperti perpanjangan masa pinjaman serta skema terbaik untuk proyek tersebut juga sedang dikaji,” ujar Prasetyo di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025), dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyatakan, tanggung jawab pembiayaan akan dipercayakan kepada Danantara selaku pemegang kendali KCIC.

“KCIC berada di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri, rata-rata bisa mencapai Rp80 triliun per tahun. Seharusnya mereka bisa mengelola dari situ, jangan membebani APBN. Karena kalau tidak, nanti semua kembali ke pemerintah lagi. Jadi jangan kalau untung swasta yang nikmati, tapi kalau rugi pemerintah yang menanggung,” ujar Purbaya melalui sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/25).

Mensesneg Prasetyo menambahkan, pemerintah tetap berkomitmen menyediakan layanan transportasi publik yang optimal bagi masyarakat. Ia menegaskan, tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada moda transportasi kereta api, tetapi juga mencakup transportasi lainnya seperti bus dan kapal yang saat ini terus diperbaiki.

Redaktur: Jesika Yusnita Laoly