Program Makan Bergizi Gratis, Antara Solusi Gizi dan Bumerang Kesehatan

Oleh: Ardina Mendrofa

Suara USU, Medan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang pemerintah sebagai solusi peningkatan gizi anak sekolah justru menuai sorotan. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus keracunan massal di sekolah terus terjadi dan tercatat telah menelan ribuan korban siswa. Menurut data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), terdapat ribuan siswa yang sudah menjadi korban sejak program ini berjalan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin program bernilai triliunan rupiah yang dirancang untuk menyehatkan generasi muda malah berubah menjadi ancaman bagi kesehatan mereka?

Pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk MBG sebesar Rp71 triliun pada tahap awal, dan diperkirakan meningkat hingga Rp335 triliun dalam RAPBN 2026. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta menyiapkan Generasi Emas 2045. Namun kenyataannya, berulangnya kasus keracunan menunjukkan adanya masalah fundamental dalam perencanaan dan pelaksanaan. Alih-alih menyehatkan, program ini justru berisiko menambah beban kesehatan baru.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa penyebab utama keracunan adalah lemahnya sanitasi dan kebersihan makanan. Rantai distribusi yang panjang, yang melibatkan penyedia, pengolah, hingga pengantar makanan, membuka celah besar bagi kontaminasi. Apalagi, pengawasan kualitas bahan baku masih jauh dari memadai.

Studi internasional, termasuk yang dipublikasikan Frontiers in Microbiology (2019), menegaskan bahwa semakin panjang rantai distribusi, semakin besar risiko kontaminasi. Setiap tahap, mulai dari produksi hingga penyajian, bisa menjadi titik masuk bakteri berbahaya. Tanpa penerapan standar ketat seperti Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) dan uji laboratorium rutin, program sebesar MBG akan terus rawan menjadi pemicu keracunan massal.

Penyediaan makanan bergizi tidak cukup hanya mengandalkan bahan berkualitas. Proses pengolahan yang aman adalah kunci utama. Kasus keracunan MBG menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan masih diabaikan. Ironisnya, siswa yang seharusnya menerima manfaat justru menderita akibat makanan yang terkontaminasi. Dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga merusak reputasi program serta melemahkan kepercayaan publik.

Selain faktor sanitasi, masalah lain terletak pada penyedia makanan. Banyak katering atau pedagang lokal yang dilibatkan belum memiliki sertifikat lyak hygiene sanitasi. Dalam program berskala nasional, kelalaian sekecil apa pun bisa berakibat fatal.

Transparansi anggaran juga menjadi sorotan. Dana triliunan rupiah sudah diluncurkan, tetapi publik belum mengetahui secara jelas siapa penyedia yang terlibat, bagaimana dana digunakan, dan apa tindak lanjut setiap kali terjadi kasus keracunan. Minimnya keterbukaan ini menimbulkan kecurigaan adanya potensi penyalahgunaan anggaran.

Jika kasus keracunan terus terjadi, dampaknya bisa jauh lebih serius. Dari sisi kesehatan masyarakat, anak-anak bisa mengalami gangguan pencernaan kronis dan penurunan daya tahan tubuh. Dari sisi pendidikan, keracunan massal membuat siswa terpaksa absen, sehingga proses belajar terganggu. Dari sisi sosial-politik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun, dan program besar seperti ini bisa kehilangan legitimasi. Singkatnya, program yang seharusnya menjadi investasi masa depan justru berpotensi berubah menjadi bumerang.

Sejumlah negara telah menjalankan program serupa dengan pendekatan yang berbeda. Jepang, misalnya, berhasil mempertahankan program makan siang sekolah selama puluhan tahun berkat penerapan standar keamanan pangan yang ketat, pengelolaan anggaran yang transparan, serta keterlibatan aktif sekolah dalam pengawasan.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia, yang distribusi makanan kerap tidak jelas, mekanisme pengawasan masih lemah, dan partisipasi publik minim. Padahal, tujuan yang ingin dicapai sama, yakni meningkatkan kualitas gizi sekaligus menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan semata-mata masalah teknis, melainkan juga menyangkut keseriusan politik pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan dan memastikan akuntabilitas program berjalan dengan baik.

Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu tidak cukup hanya berhenti pada wacana. Diperlukan langkah nyata agar program ini benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan awalnya. Ada setidaknya empat hal mendesak yang perlu dilakukan pemerintah.

Pertama, memperketat standar keamanan pangan dengan mewajibkan seluruh penyedia mengikuti protokol HACCP serta melakukan uji laboratorium secara rutin. Kedua, melibatkan lembaga independen, seperti akademisi dan organisasi profesi kesehatan untuk mengawasi kualitas makanan sehingga potensi konflik kepentingan dapat dihindari. Ketiga, memperkuat pengawasan di sekolah melalui pelatihan bagi guru, kepala sekolah, dan orang tua agar memahami standar keamanan makanan. Keempat, membuka transparansi anggaran seluas-luasnya, sebab publik berhak mengetahui penggunaan dana triliunan rupiah tersebut. Tanpa keterbukaan, sulit memastikan apakah anggaran benar-benar digunakan untuk menjamin kualitas makanan atau justru terserap habis dalam biaya logistik, bahkan berpotensi diselewengkan.

Perlu ditegaskan bahwa kritik terhadap MBG bukan berarti menolak program ini. Sebaliknya, kritik merupakan bentuk kepedulian agar dana besar yang diluncurkan benar-benar memberi manfaat nyata. Program makan bergizi sangat penting, terlebih di tengah ancaman stunting yang masih tinggi. Namun, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Kasus keracunan yang terjadi adalah peringatan serius bahwa sistem harus diperbaiki secara menyeluruh.

Pada dasarnya, MBG memiliki potensi besar untuk memperbaiki gizi nasional. Jika dikelola dengan standar keamanan yang ketat, transparan, dan diawasi dengan serius, program ini dapat menjadi investasi kesehatan jangka panjang sekaligus langkah penting menuju Generasi Emas 2045. Sebaliknya, jika pelaksanaan program tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, kepercayaan masyarakat akan hilang dan tujuan utama tidak akan tercapai.

Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran kritis untuk memastikan dana triliunan rupiah benar-benar digunakan demi kesehatan anak bangsa, bukan sekadar pencitraan politik. Tanpa pengawasan dan keseriusan, Generasi Emas 2045 berisiko berubah menjadi generasi yang tumbuh dalam krisis kepercayaan terhadap negara. Oleh karena itu, pemerintah harus segera membuktikan bahwa MBG bukan sekadar proyek politik, melainkan kebijakan yang sungguh-sungguh berpihak pada kesehatan dan masa depan generasi Indonesia.

Redaktur: Axfeba Saragih