Resmi Bergabung WPRO WHO, Indonesia Perkuat Jejaring Regional Hadapi Ancaman Kesehatan Global

Oleh: Grace Nathania 

Suara USU, Medan. Indonesia mencatatkan langkah strategis dalam sejarah diplomasi kesehatannya dengan resmi bergabung sebagai anggota World Health Organization (WHO) Regional Office for the Western Pacific (WPRO) pada 23 Mei 2025. Keputusan bersejarah ini diambil dalam Sidang World Health Assembly (WHA) ke-78 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, dan disahkan melalui konsensus seluruh negara anggota WHO.

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama kesehatan yang lebih relevan secara geografis dan epidemiologis, mempercepat deteksi dan respons terhadap ancaman kesehatan lintas negara, serta mendorong integrasi Indonesia dalam jaringan kebijakan kesehatan yang mencerminkan realitas konektivitas dan tantangan aktual di kawasan Pasifik Barat.

Perpindahan dari South-East Asia Regional Office (SEARO) ke WPRO menandai perubahan arah kebijakan kesehatan Indonesia, yang kini lebih fokus pada penguatan kolaborasi regional sesuai realitas geografis, epidemiologis, dan dinamika mobilitas antarnegara. WPRO mencakup negara-negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan negara-negara Pasifik lainnya, yang secara geografis lebih dekat dan lebih relevan terhadap tantangan kesehatan Indonesia, khususnya di kawasan timur seperti Papua dan Maluku.

Langkah ini bukan sekadar keputusan administratif. Perpindahan ke WPRO merupakan hasil evaluasi panjang yang dipengaruhi oleh pengalaman Indonesia selama pandemi COVID-19, termasuk kesulitan distribusi alat kesehatan, rendahnya kapasitas deteksi dini penyakit di daerah, serta tantangan logistik dan mobilitas antarwilayah. Data Kementerian Kesehatan RI tahun 2022 menyebutkan bahwa hanya 44% kabupaten/kota memiliki sistem deteksi dan respons cepat terhadap penyakit menular. Sementara itu, rasio dokter di Papua masih berada pada angka 1:7269, jauh dari standar WHO yaitu 1:1000. Dan di Maluku, lebih dari 60% puskesmas tidak memiliki tenaga medis tetap, dan banyak fasilitas layanan kesehatan harus menjangkau wilayah terpencil melalui jalur laut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan mendalam, termasuk kesamaan tantangan kesehatan dengan negara-negara di WPRO dan peluang memperluas kolaborasi strategis dalam penguatan sistem kesehatan masyarakat. “Bergabung dengan WPRO sejalan dengan visi Indonesia untuk memperkuat diplomasi kesehatan dan memperluas akses terhadap inovasi serta sumber daya kesehatan global,” ujarnya.

Keanggotaan Indonesia di WPRO disambut positif oleh negara-negara di kawasan tersebut. Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Filipina secara terbuka menyatakan dukungannya, menyebut Indonesia sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan kesehatan regional dan global yang kian kompleks, seperti perubahan iklim, ketimpangan layanan kesehatan, dan penyakit zoonosis. Dikutip dari WHA 78 siaran pers WHO, Korea Selatan menanggapi bahwa negara mereka mendukung Indonesia bergabung dalam program regional WHO di Paifik Barat.

Dengan bergabungnya Indonesia, diharapkan kerja sama lintas negara di kawasan Pasifik Barat semakin diperkuat, terutama dalam pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis, dan distribusi logistik ke wilayah terpencil. Salah satu manfaat konkret adalah akses Indonesia ke teknologi pemantauan penyakit menular seperti Early Warning, Alert and Response System (EWARS) dan Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS), yang akan memperkuat sistem kewaspadaan dini dan respons cepat terhadap wabah.

Transisi ini juga membuka peluang penguatan sistem kesehatan melalui transfer teknologi dari negara-negara maju di kawasan WPRO, seperti Jepang dan Korea Selatan. Teknologi digital, telemedicine, serta inovasi perangkat medis mutakhir berpotensi mempercepat peningkatan layanan kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya daerah yang selama ini tertinggal.

Meski begitu, pemerintah menyadari bahwa proses integrasi ini akan menghadapi tantangan besar, mulai dari harmonisasi sistem pelaporan hingga penyesuaian regulasi dan koordinasi lintas instansi. Namun dengan strategi yang tepat dan dukungan semua pihak, perpindahan ini diyakini dapat membawa dampak jangka panjang bagi ketahanan sistem kesehatan nasional.

Indonesia juga menegaskan bahwa hubungan dengan negara-negara SEARO tetap akan dijaga. Perpindahan ini bukan berarti menarik diri dari jejaring sebelumnya, melainkan memperluas cakupan kerja sama yang lebih strategis dan relevan.

Keanggotaan di WPRO bukan hanya memperluas ruang diplomasi kesehatan Indonesia, tetapi juga memperkuat peran negara ini sebagai aktor regional dalam menentukan arah kebijakan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan posisi geografis yang strategis di jalur pelayaran dan udara internasional, Indonesia kini semakin siap menjawab tantangan kesehatan global yang terus berkembang.

Langkah berani ini menjadi fondasi penting untuk transformasi sistem kesehatan nasional yang tangguh dan adaptif di tengah ancaman kesehatan masa depan. Indonesia pun menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra aktif dalam menciptakan kawasan Pasifik Barat yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global.

Keanggotaan Indonesia di WPRO mulai berlaku efektif sejak 23 Mei 2025, dengan proses transisi yang dilakukan secara bertahap. Pemerintah bekerja sama dengan kantor regional WHO di SEARO dan WPRO untuk mengoordinasikan penyesuaian teknis, termasuk harmonisasi sistem pelaporan dan pembentukan komunikasi lintas kawasan.

Perubahan ini juga membawa implikasi operasional. Melalui integrasi di WPRO, Indonesia dapat lebih mudah menjalin kerja sama teknis di wilayah perbatasan, seperti pelatihan tenaga kesehatan, dukungan logistik, serta kolaborasi riset dan teknologi kesehatan. Dekat dengan negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan membuka peluang transfer pengetahuan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan domestik.

Namun, Indonesia menegaskan bahwa perpindahan ini tidak memutus hubungan dengan negara-negara di SEARO. Hubungan bilateral dan kerja sama multilateral yang sudah terjalin akan terus dijaga. Pendekatan ini menegaskan posisi Indonesia yang ingin menjalin sinergi dari berbagai kawasan, bukan eksklusif pada satu wilayah.

Meskipun perpindahan ini bukan hal yang langsung dirasakan oleh masyarakat, langkah ini menjadi fondasi penting bagi masa depan sistem kesehatan nasional. Jaringan kerja yang lebih luas dan kolaborasi intensif diharapkan memudahkan akses layanan kesehatan, mempercepat penanganan wabah, dan memperkuat sumber daya kesehatan secara berkelanjutan. Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan kesiapan dan kematangan dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang terus berkembang.

Redaktur: Axfeba Saragih