Sejumlah Wilayah Masih Terisolasi, Upaya Penanganan Banjir Sumatera Belum Maksimal

Reporter: Alya Nayla Sahirah S.

Suara USU, Medan. Sejak akhir November 2025, hujan ekstrem yang dipicu sistem badai tropis melanda Pulau Sumatra dan menimbulkan banjir bandang serta longsor di tiga provinsi yakni, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini menyebabkan ribuan warga terdampak, ratusan desa terisolasi karena akses darat yang terputus, serta jaringan listrik dan komunikasi lumpuh di berbagai wilayah. Hingga lebih dari sepekan setelah kejadian, proses evakuasi dan distribusi bantuan masih berlangsung lambat karena adanya keterbatasan jalur, cuaca buruk, hingga minimnya mobilisasi logistik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Pada 1 Desember 2025, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)  mencatat jumlah evakuasi telah mencapai 33.173 warga. Sementara itu, menurut laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 6 Desember 2025, angka korban tewas telah mencapai 914 jiwa. Dari total tersebut, Aceh mencatat korban terbanyak (359), disusul Sumatera Utara (329), dan Sumatera Barat (226). Sejumlah korban hilang, ribuan rumah rusak atau hanyut, jembatan dan fasilitas vital putus, serta puluhan fasilitas kesehatan ikut terdampak, sehingga memperparah krisis kemanusiaan yang terjadi.

Melansir dari Reuters.com, jumlah korban terus bertambah karena di berbagai wilayah, tim penyelamat belum mampu mencapai desa-desa kecil disebabkan kondisi medan dan akses yang mengalami kerusakan berat. Di wilayah terpencil seperti Aceh Tamiang, para penyintas harus berjalan melewati batang kayu licin atau puing-puing terbalik agar sampai ke pusat bantuan, bahkan banyak di antaranya yang sudah seminggu terlantar tanpa bantuan yang memadai. Situasi di lapangan juga semakin mengkhawatirkan karena sistem layanan yang lumpuh, mulai dari rumah sakit terendam lumpur, peralatan rusak, hingga persediaan obat yang hilang. Warga juga melaporkan munculnya wabah penyakit seperti diare, demam, dan keluhan kesehatan lain di tengah kondisi sanitasi yang buruk.

Meskipun bencana ini melanda tiga provinsi secara simultan dengan skala luar biasa, hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat untuk menetapkan insiden ini sebagai “status bencana nasional.” Kepala BNPB,  Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa indikator seperti kerusakan absolut, runtuhnya layanan publik, dan lumpuhnya pemerintahan daerah belum sepenuhnya terjadi, sehingga statusnya tetap berada pada level daerah. Ia juga menegaskan, bencana ini masih dapat ditangani oleh struktur pemerintahan daerah dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” ungkapnya pada konferensi pers (28/11/25), melansir dari Kompas.com.

Akibatnya, mobilisasi bantuan besar-besaran dari pusat maupun dukungan internasional menjadi sangat terbatas. Banyak korban jiwa belum dievakuasi, keluarga pengungsi belum menerima bantuan logistik atau medis, dan beberapa daerah tetap dalam kondisi terisolasi. Situasi ini membuat kelompok lingkungan dan pemantau kehutanan pun ikut angkat suara. Menurut pernyataan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), bencana ini tidak disebabkan oleh hujan deras semata, melainkan pola panjang deforestasi, konversi lahan untuk perkebunan dan tambang, serta praktik perusakan lingkungan yang disebut-sebut memperburuk dampak banjir dan longsor. 

WALHI mendesak pemerintah melakukan evaluasi izin lingkungan, menghentikan aktivitas perusakan lahan di daerah rawan, dan merehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak.  “Tanggung jawab pengurus negara adalah mengevaluasi seluruh izin perusahaan yang ada di Indonesia, terkhususnya di ekosistem penting dan genting. Jika harus dilakukan pencabutan izin, maka itu harus dilakukan,” tegas Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional (1/12/2025).

Dampak ekonomi dan sosial dari bencana ini diperkirakan akan berlangsung panjang. Melansir dari Antara News, kebutuhan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak ditaksir mencapai Rp51,82 triliun, sementara total kerugian ekonomi menembus Rp68,67 triliun. Penanganan di lapangan berjalan lambat akibat medan yang sulit dan keterbatasan akses, sehingga proses rekonstruksi dan pemulihan diperkirakan berlangsung bertahap dalam beberapa bulan ke depan.

Redaktur: Fatimah Roudatul Jannah