Oleh : Emmi Simatupang
Suara USU, Medan. Mengapa ada negara yang terus melesat menjadi maju, sedangkan yang lain terjebak dalam kemiskinan dan ketidakstabilan? Pertanyaan ini telah lama memancing rasa ingin tahu banyak pihak, mulai dari ekonom, sejarawan, hingga para pemimpin dunia. Buku Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson mencoba menjawab teka-teki besar ini dengan cara yang berani dan mendalam.
Acemoglu dan Robinson menolak pandangan lama yang menyebut letak geografis atau budaya sebagai faktor utama kesuksesan sebuah negara. Menurut mereka, kunci keberhasilan atau kegagalan suatu bangsa terletak pada institusi politik dan ekonomi yang mereka bangun. Institusi yang inklusif akan mendorong kemakmuran, sedangkan institusi yang ekstraktif justru menjerumuskan negara ke jurang kegagalan.
Banyak orang percaya bahwa iklim tropis, sumber daya alam, atau karakter masyarakat menjadi penentu kesejahteraan suatu bangsa. Namun, teori tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Singapura, misalnya, adalah negara kecil dengan lahan terbatas dan beriklim tropis. Meski demikian, negara ini mampu menjadi salah satu pusat ekonomi paling maju di dunia. Hal serupa juga terlihat pada Korea Selatan, yang dulunya merupakan salah satu negara termiskin di Asia, tetapi kini bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi global.
Penulis buku ini berargumen bahwa perbedaan nasib tersebut terjadi karena perbedaan institusi. Negara yang memiliki institusi inklusif cenderung membuka peluang bagi masyarakat untuk berinovasi, berpartisipasi, dan menikmati hasil usahanya. Institusi semacam ini memberi kepastian hukum, perlindungan hak milik, serta akses yang merata terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi.
Sebaliknya, institusi ekstraktif justru menutup ruang partisipasi publik dan hanya menguntungkan segelintir elite. Institusi seperti ini sering ditemukan di negara yang dikuasai oleh rezim otoriter atau oligarki, dimana kekayaan hanya berputar di kalangan penguasa dan kroni-kroninya. Akibatnya, masyarakat luas tidak memiliki motivasi untuk berinovasi karena hasil kerja keras mereka rawan disita atau dimanfaatkan oleh pihak berkuasa.
Salah satu contoh yang paling sering disebut dalam buku ini adalah perbandingan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Keduanya memiliki sejarah, budaya, bahkan bahasa yang sama. Namun, Korea Selatan berhasil menjadi negara industri maju, sedangkan Korea Utara tetap terjebak dalam kemiskinan ekstrem dan isolasi internasional. Semua ini berawal dari perbedaan cara kedua negara membangun sistem politik dan ekonominya.
Acemoglu dan Robinson juga memperkenalkan konsep “critical juncture”, yaitu momen penting dalam sejarah yang mampu menentukan arah masa depan sebuah negara. Revolusi Glorious di Inggris pada akhir abad ke-17, misalnya, menjadi titik balik yang membawa negara tersebut menuju sistem monarki konstitusional. Perubahan tersebut kemudian membuka jalan bagi kebebasan ekonomi dan perlindungan hak-hak politik rakyat, yang pada akhirnya memicu revolusi industri dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Sebaliknya, banyak negara di Amerika Latin tetap mempertahankan struktur kolonial yang menindas rakyat setelah merdeka. Kekuasaan masih terpusat pada elite, dan kekayaan alam dikuasai segelintir orang. Hal ini membuat negara-negara tersebut sulit keluar dari kemiskinan meskipun kaya sumber daya.
Buku Why Nations Fail juga menjelaskan bahwa transisi menuju institusi inklusif bukanlah proses mudah. Kelompok yang sudah lama menikmati keuntungan dari sistem ekstraktif akan berusaha keras mempertahankan status quo. Mereka takut kehilangan kekuasaan dan sumber kekayaan jika sistem menjadi lebih terbuka. Oleh karena itu, perjuangan membangun institusi inklusif sering kali menghadapi perlawanan sengit, bahkan berujung pada konflik berdarah atau kudeta.
Di Indonesia, pesan buku ini sangat relevan. Meski sudah lebih dari dua dekade menjalani demokrasi, Indonesia masih berjuang memperkuat institusi yang inklusif. Korupsi yang merajalela, praktik politik uang, serta dominasi oligarki menunjukkan betapa beratnya tantangan yang harus dihadapi. Banyak kebijakan ekonomi dan politik masih ditentukan oleh kepentingan segelintir elite, bukan demi kesejahteraan rakyat luas.
Untuk bisa maju, Indonesia harus memperkuat institusi hukum yang independen, memastikan perlindungan hak milik, dan memperluas akses pendidikan serta kesehatan. Selain itu, perlu upaya serius dalam memperluas partisipasi publik, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif berperan dalam pembangunan.
Melalui berbagai contoh nyata dari seluruh dunia, Why Nations Fail memberikan gambaran yang jelas bahwa kemakmuran bukanlah takdir, melainkan hasil dari pilihan politik dan ekonomi yang dibuat oleh para pemimpin dan rakyat. Negara yang berhasil adalah negara yang mampu menciptakan sistem yang memotivasi rakyatnya untuk bekerja, berinovasi, dan berkontribusi, tanpa takut hasil jerih payah mereka akan dirampas.
Buku ini juga mengingatkan bahwa meskipun perubahan bisa dimulai dari elite, tekanan masyarakat sipil dan gerakan akar rumput sangat penting untuk mendorong lahirnya institusi yang lebih inklusif. Sejarah membuktikan bahwa transformasi besar sering lahir dari desakan rakyat yang menuntut keadilan dan kesetaraan.
Pada akhirnya, Why Nations Fail bukan hanya buku teori akademis, tetapi juga ajakan reflektif bagi seluruh masyarakat, terutama para pemimpin bangsa. Buku ini menegaskan bahwa membangun bangsa tidak cukup hanya dengan slogan dan janji politik, melainkan membutuhkan komitmen nyata untuk memperkuat institusi dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat.
Bila ingin maju, sebuah negara harus berani melepaskan diri dari belenggu sistem yang menindas dan beralih ke sistem yang menghargai hak serta potensi setiap warganya. Karena pada akhirnya, kunci kemajuan atau kegagalan suatu bangsa terletak pada pilihannya untuk membangun sistem inklusif yang adil atau terus terjebak dalam lingkaran ekstraktif yang merugikan.
Redaktur: Vimelia Hutapea
Leave a comment