Ekonomi Politik Kekeluargaan, Kekuasaan Orde Baru di Balik Jaringan Bisnis Cendana

Oleh: Intan Kamilah

Suara USU, Medan. Ketika nama Soeharto disebut, sebagian orang mungkin langsung teringat masa ketika harga-harga stabil dan pembangunan terasa nyata di mana-mana. Namun hari ini, kita mulai bertanya ulang: pembangunan itu sebenarnya menguntungkan siapa? Apakah seluruh rakyat menikmati “kue” pertumbuhan ekonomi itu, atau hanya segelintir orang yang berdiri sangat dekat dengan pusat kekuasaan?

Melihat kembali sejarah Orde Baru, kita menemukan pola bahwa kekuasaan tidak hanya dikonsolidasikan melalui militer dan birokrasi, tetapi juga lewat bisnis keluarga sebagai instrumen utama dari apa yang bisa disebut sebagai “ekonomi politik kekeluargaan.” Dari komoditas hingga industri strategis, kelompok Keluarga Cendana memegang posisi dominan yang tidak bisa dilepaskan dari intervensi negara dan pemberian akses istimewa. Inilah gambaran bagaimana relasi kekuasaan dan akumulasi modal dibangun secara terstruktur, serta bagaimana konsekuensinya masih mewarnai praktik oligarki dan dinamika ekonomi politik Indonesia hingga kini.

Ekonomi di masa Orde Baru dijalankan lewat pola yang bisa disebut ekonomi politik kekeluargaan, di mana akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang vital diberikan kepada lingkaran keluarga inti dan kerabat dekat Soeharto yang berada di pusat kekuasaan. Negara bukan semata regulator pasar yang berfungsi sebagai alat distribusi privilege. Pemerintah memberikan proteksi, konsesi, izin usaha, dan proyek besar kepada pihak-pihak tertentu. Dan disisi lain, sebagai imbalannya kelompok bisnis tersebut menjaga stabilitas ekonomi dan politik rezim, yang pada Intinya dapat disebut “you support me, I protect you.”

Dalam jaringan bisnis itu, tokoh-tokoh dari Keluarga Cendana memegang peran sentral. Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), putri sulung Soeharto, misalnya diberi kendali atas pengelolaan dan proyek jalan tol melalui PT Citra Marga Nusaphala Persada yang merupakan sebuah pintu masuk penting untuk aliran pendapatan jangka panjang dan relasi dengan kontraktor negara. Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), putra bungsu, mengembangkan Humpuss Group yang bergerak di perdagangan gas, petrokimia, dan sektor lain yang sangat bergantung pada izin negara. Dan kita tahu bahwa posisi ini sulit dicapai tanpa dukungan politik langsung. Probosutedjo, saudara tiri Soeharto, terlibat erat dalam bisnis kehutanan dan konsesi kayu yang juga memerlukan akses birokratis dan perlindungan negara. Dalam banyak kasus, kedudukan ekonomi mereka lebih berasal dari akses kekuasaan ketimbang kompetensi pasar murni.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa jaringan Cendana tidak bekerja sendirian. mereka berkolaborasi erat dengan konglomerat dan pengusaha yang menjadi kroni rezim. Liem Sioe Liong (Salim Group) mendapatkan akses besar di sektor pangan seperti Bogasari/Indofood, perbankan, dan manufaktur telah memantapkan posisinya sebagai salah satu pilar ekonomi nasional pada dekade 1980–1990-an. Selanjutnya, Mohammad “Bob” Hasan, yang sejak era militer dekat dengan Soeharto, menguasai konsesi kayu dan hutan sehingga membuat ia mendapat julukan “raja kayu” akibat pengaruh dan skala bisnisnya. Model relasi antara negara, keluarga penguasa, dan kroni ini beroperasi melalui jaringan patronase, yakni pemerintah membuka jalan (akses proyek, kredit, lisensi), sedangkan pengusaha memberi dukungan finansial maupun politik yang menjaga stabilitas rezim.

Praktik ini tentu meninggalkan dampak struktural. Pertama, monopoli dan oligopoli informal membentuk pasar yang timpang. Pelaku usaha independen sulit bersaing karena tidak memiliki akses politik yang sama. Kedua, ketimpangan ekonomi menguat karena akumulasi modal terkonsentrasi pada segelintir elite yang pada akhirnya mengakibatkan pertumbuhan makro sering kali tidak diterjemahkan menjadi pemerataan. Ketiga, fragilitas sistem terlihat ketika krisis moneter 1997-1998 melanda, ketika perusahaan-perusahaan kroni yang sangat tergantung pada hubungan politik dan pembiayaan rapuh runtuh, memicu guncangan ekonomi dan legitimasi politik yang berujung pada runtuhnya rezim Soeharto pada 1998.

Melalui pendekatan antropologi politik, jaringan ekonomi Keluarga Cendana menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat terinstitusionalisasi dalam hubungan patronase yang berlapis, negara sebagai sumber legitimasi, keluarga sebagai pusat kontrol, dan para pengusaha sebagai mitra strategis dalam mempertahankan dominasi. Dalam pola ini, kedekatan personal menjadi modal politik yang diubah menjadi modal ekonomi, menciptakan struktur keuntungan yang tidak setara dan bertahan melampaui rezim yang melahirkannya. Warisan politik-ekonomi tersebut masih dapat dirasakan hingga kini melalui para aktor bisnis dan jejaring korporasi yang terus berevolusi, memperlihatkan bahwa relasi kekuasaan tidak hilang begitu saja, melainkan hanya berubah bentuk mengikuti zaman. Karena itu, studi terhadap Keluarga Cendana bukan sekadar melihat masa lalu, tetapi memahami bagaimana oligarki dapat beradaptasi dan terus mengakar dalam dinamika politik Indonesia modern.

Artikel merupakan publikasi tugas mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Adil Arifin, S.Sos., M.A.

Redaktur: Indira Rivany