Mahasiswa USU Gelar Aksi September Hitam, Desak Negara Tuntaskan Kasus HAM

Reporter: Jesika Yusnita Laoly & Merry Agnus Dei Gultom

Suara USU, Medan. Puluhan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar Aksi Damai Peringatan September Hitam pada Jumat (12/9). Aksi yang diprakarsai Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah ini menuntut negara segera menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan menghentikan kultur kekerasan aparat.

Massa aksi berkumpul di Gedung Pancasila dan bergerak menuju Pintu 1 USU. Mereka mengenakan pakaian hitam dan membawa lilin sebagai simbol harapan. Dalam pernyataan sikap, mahasiswa menegaskan negara gagal melindungi rakyat serta abai terhadap penegakan hukum atas tragedi pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan.

Ketua HMJ Ilmu Sejarah, Torang Sihotang, menyatakan aksi ini bertujuan menjaga ingatan kolektif agar sejarah kelam tidak dilupakan. “Kami sebagai mahasiswa, apalagi dari Ilmu Sejarah, tidak boleh melupakan tragedi kelam seperti pembunuhan Munir dan Tanjung Priok. Bulan lalu pun kita melihat tindakan represif aparat terhadap rakyat sipil. Aksi ini adalah bentuk agar sejarah tidak dilupakan,” ujarnya

Torang berharap aksi September Hitam dapat terus digelar setiap tahun. Ia juga meminta aparat menghormati hak berdemonstrasi. “Hak asasi manusia seharusnya dijunjung tinggi di negara ini. Harapan saya aparat memperlakukan demonstran dengan baik, tidak selalu menggunakan senjata untuk membungkam kami,” katanya.

Staf Pengorganisasian dan Jaringan KontraS Sumut, Aulia Rahman, menilai aksi mahasiswa ini sebagai bentuk solidaritas sekaligus kritik terhadap pemerintah. Ia menegaskan gagalnya penuntasan kasus HAM disebabkan faktor politik dan keberadaan pelaku dalam lingkar kekuasaan. “Negara sedang tidak baik-baik saja, negara sedang berbohong dengan warganya. Persoalannya adalah politik, pelaku pelanggaran HAM masih berada dalam lingkar kekuasaan,” ujarnya.

Aulii menekankan perlunya reformasi institusi, khususnya kepolisian dan TNI, agar penegakan hukum berbasis hak asasi manusia. “Cara perekrutan dan pendidikan aparat harus berbasis hukum dan HAM. Pesan kami untuk September Hitam ini jelas: lawan impunitas,” tegasnya.

Melalui pernyataan sikap, mahasiswa mendesak pemerintah membuka kembali kasus-kasus pelanggaran HAM, menghentikan praktik kekerasan aparat, memulihkan hak korban, serta mengadili pelaku pelanggaran HAM berat.

Mereka menegaskan melawan lupa adalah bagian dari perjuangan kemanusiaan, dan tanpa kebenaran serta keadilan, demokrasi Indonesia tidak akan berjalan sehat.

Redaktur: Fatimah Roudatul Jannah