Oleh: Alya Shalsabila Lubis, Desi Vita Dewi Hutauruk, Nurul Fauziah Rahmadhany Solin, Nazla Zahara, Samuel Sebastian Sembiring, Wenni Yohana Hutapea, Yolanda Plorensia Sitanggang, Mestano Waruwu
Suara USU, Medan. Pendidikan merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi kunci utama dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, anak-anak dibekali keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai moral yang diperlukan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa angka putus sekolah masih tinggi di berbagai daerah, termasuk di Kota Medan. Data Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa Sumatera Utara menempati posisi kedua terbanyak di Indonesia dalam kasus anak putus sekolah, dengan ribuan siswa berhenti di jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Fenomena putus sekolah tidak dapat dilepaskan dari dua faktor utama, yakni internal dan eksternal. Faktor internal mencakup rendahnya motivasi belajar, kebiasaan malas, serta kurangnya minat terhadap sekolah. Sementara faktor eksternal meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, konflik dalam keluarga, hingga pengaruh lingkungan pergaulan. Kemiskinan menjadi faktor paling dominan. Tidak sedikit anak yang terpaksa berhenti sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Selain itu, pernikahan dini dan anggapan bahwa pendidikan bukanlah prioritas dalam keluarga miskin turut memperparah situasi. Akibatnya, anak-anak lebih banyak diarahkan untuk bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah.
Putus sekolah membawa dampak multidimensi. Bagi anak, berhenti sekolah berarti kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak dan berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Bagi masyarakat, tingginya angka putus sekolah berkontribusi pada meningkatnya pengangguran, kriminalitas, dan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Pada tingkat makro, hal ini berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah telah berupaya menekan angka putus sekolah melalui berbagai program, seperti kebijakan wajib belajar 12 tahun, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program kesetaraan melalui PKBM serta sekolah terbuka. Selain itu, pembangunan sarana prasarana pendidikan di daerah terpencil juga menjadi salah satu strategi untuk memperluas akses pendidikan. Namun, kebijakan yang ada masih menghadapi kendala dalam implementasi. Bantuan pendidikan sering kali tidak tepat sasaran, dan masih banyak keluarga yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan.
Pekerja sosial hadir sebagai aktor penting. Dengan berpegang pada etika profesi, pekerja sosial berperan sebagai: Pendidik, dengan memberi motivasi dan keterampilan kepada anak putus sekolah, Broker, yang menghubungkan anak dengan akses pendidikan dan bantuan sosial, Advokat, yang memperjuangkan hak anak agar memperoleh kesempatan belajar. Peran pekerja sosial berbeda dari guru. Jika guru berfokus pada aspek akademik, pekerja sosial lebih menekankan pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi kehidupan anak.
Permasalahan anak putus sekolah di Kota Medan merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga masyarakat luas dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, solusi harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah, pekerja sosial, keluarga, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Dengan sinergi tersebut, angka putus sekolah dapat ditekan, dan hak pendidikan anak dapat terpenuhi.
Artikel merupakan publikasi tugas matakuliah Etika Pekerjaan Sosial dengan Dosen Pengampu Dr. Hairani Siregar S.Sos., M.SP.
Redaktur: Indira Rivany
Leave a comment