Oleh: Nazwa Aisyara
Suara USU, Medan. Media sosial telah berkembang menjadi instrumen krusial dalam penanganan bencana di Indonesia. Fungsinya tidak lagi terbatas pada hiburan atau interaksi sosial, melainkan bertransformasi menjadi sarana komunikasi darurat yang cepat, inklusif, dan efektif. Platform seperti Instagram, X, dan Facebook memungkinkan penyebaran informasi kebencanaan secara luas dalam waktu singkat, mulai dari tahap pencegahan, penanganan darurat, hingga proses pemulihan pascabencana.
Berbagai kasus nyata, seperti kerusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo, ancaman terhadap satwa liar, serta bencana banjir di sejumlah wilayah, menunjukkan bahwa media sosial memiliki posisi strategis yang sulit tergantikan. Berbasis data empiris, peran media sosial terbukti mampu mendorong partisipasi publik, mempercepat arus informasi, serta menekan pemerintah untuk merespons dengan kebijakan yang lebih tepat. Atas dasar itu, media sosial layak ditempatkan sebagai bagian utama dalam strategi nasional penanggulangan bencana.
Keunggulan utama media sosial terletak pada kecepatannya dalam menyebarkan peringatan bahaya secara real time, jauh melampaui media konvensional seperti surat kabar dan televisi. Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Juwarta menunjukkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara aktif memanfaatkan Instagram melalui infografis, fitur stories, dan siaran langsung untuk menyosialisasikan mitigasi bencana kepada masyarakat. Interaksi dua arah melalui kolom komentar dan jajak pendapat turut meningkatkan kesadaran publik.
Keterlambatan informasi dalam situasi darurat selama beberapa menit dapat berakibat fatal. Media sosial mampu memangkas waktu respons dari hitungan hari menjadi detik. Data global mencatat sekitar 72 persen informasi terkait banjir Jakarta bersumber dari platform X. Tanpa keberadaan media sosial, koordinasi antarlembaga berpotensi terhambat dan pada akhirnya memperbesar risiko korban jiwa serta kerugian ekonomi.
Kerusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau, menjadi contoh konkret peran media sosial dalam menghadapi bencana lingkungan yang bersifat gradual, tetapi berdampak serius. Data Global Forest Watch mencatat hilangnya sekitar 58.300 hektare hutan primer sepanjang periode 2002–2022, setara dengan 87 persen dari luas awal kawasan tersebut, serta tambahan kehilangan sekitar 850 hektare pada 2024. Kondisi ini menyebabkan fragmentasi habitat satwa liar dan meningkatkan potensi konflik dengan manusia.
Balai Taman Nasional Tesso Nilo memberikan respon dengan memanfaatkan akun Instagram resmi @btn_tessonilo sebagai sarana edukasi publik, kampanye pencegahan perambahan hutan, serta promosi pengembangan produk nonkayu sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat. Strategi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan. Kampanye digital seperti #SaveTessoNilo turut mendorong percepatan respons Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, sekaligus membuktikan bahwa media sosial mampu menggerakkan aksi kolektif secara luas.
Dampak deforestasi juga dirasakan secara langsung oleh satwa liar, khususnya gajah Sumatra. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau melaporkan kematian 23 ekor gajah akibat konflik dengan manusia sejak 2015, yang dipicu oleh rusaknya habitat alami. Media sosial kemudian mengangkat isu ini ke tingkat nasional melalui penyebaran video viral gajah Domang, yang memicu aksi solidaritas dan demonstrasi di Pekanbaru serta sejumlah daerah lainnya.
Upaya komunikasi digital yang dilakukan Balai Taman Nasional, seperti penyebaran poster daring dan sosialisasi virtual, turut meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konservasi. Dampaknya terlihat pada terbentuknya hubungan yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Temuan ini sejalan dengan rekomendasi dalam Jurnal Pendidikan Sains yang menekankan pentingnya penguatan sumber daya digital dalam penanganan konflik manusia dan satwa liar.
Media sosial dalam konteks bencana hidrometerologi berfungsi sebagai kanal pelaporan langsung dari masyarakat. Platform PetaBencana.id, misalnya, berhasil menghimpun 79 laporan dari 32 lokasi di 15 provinsi pada Mei 2020 melalui X, Facebook, dan Telegram. Informasi tersebut membantu pemetaan dampak banjir secara cepat dari wilayah Sumatra hingga Sulawesi, sehingga mempercepat respons BNPB.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta secara konsisten memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan peringatan hujan ekstrem dan banjir rob sepanjang November 2023 hingga Februari 2024, dengan tingkat interaksi publik yang tinggi. Menurut Jurnal Syntax Admiration, strategi ini efektif karena menggabungkan kecepatan informasi dengan partisipasi masyarakat, sehingga memungkinkan evakuasi dini dan menekan jumlah korban. Partisipasi warga melalui media sosial juga meningkatkan akurasi data, yang mencapai hingga 97,8 persen dari pengguna internet.
Berbagai temuan dari jurnal ilmiah dan lembaga resmi menegaskan bahwa media sosial memiliki peran sentral dalam membangun sistem tanggap bencana yang partisipatif, mulai dari perlindungan kawasan Tesso Nilo hingga penanganan banjir di wilayah perkotaan. Penelitian dalam Jurnal Juwarta merekomendasikan penguatan strategi digital BNPB agar berkelanjutan. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat perlu meningkatkan literasi digital guna mengoptimalkan potensi media sosial sekaligus menekan penyebaran informasi palsu melalui mekanisme verifikasi fakta.
Dengan pendekatan tersebut, media sosial tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai kebutuhan fundamental dalam membangun ketahanan bencana nasional berbasis partisipasi masyarakat.
Redaktur: Zahra Zaina Rusty
Leave a comment