Tantangan Moral Pancasila di Tengah Gaya Hidup Cashless

Oleh: Salsabila Nurul F.​​, Sakira Zahra, Shela Rogatte​​​, Alia Fitri A.,​​​ Rafael Hagai ​​​ Reuzelika V. Br Sitepu, Yohanes E. Marpaung​

Suara USU, Medan. Menurut Bank Indonesia, cashless society adalah masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi tanpa menggunakan uang tunai (fisik), melainkan melalui instrumen pembayaran non-tunai seperti kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan QRIS. Laporan Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia 2023 juga menyebutkan, cashless society merupakan kondisi di mana masyarakat lebih banyak menggunakan alat pembayaran non-tunai untuk transaksi ekonomi guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi sistem keuangan.

Gaya hidup cashless adalah pola kehidupan masyarakat yang lebih mengutamakan transaksi non-tunai atau digital, dibandingkan uang fisik. Sistem ini menawarkan kemudahan, kecepatan, serta keamanan dalam bertransaksi, sekaligus juga mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari berbelanja, membayar transportasi, hingga transaksi antar bank. Selain itu, sistem non-tunai membantu meningkatkan transparansi karena seluruh aktivitas keuangan tercatat secara digital, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengelola pengeluaran. 

Munculnya gaya hidup ini didukung oleh perkembangan teknologi finansial (fintech) yang pesat di era digital, terutama di kalangan muda dan masyarakat perkotaan. Pergeseran ini mencerminkan kemajuan teknologi dan efisiensi ekonomi yang semakin modern, sekaligus mendukung visi Indonesia menuju ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing. Gaya hidup ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital, memperluas inklusi keuangan, dan mendukung upaya pemerintah menuju masyarakat yang lebih modern, efisien, serta kompetitif di tingkat global.

Namun demikian, di balik berbagai manfaatnya, gaya hidup cashless juga menimbulkan dampak negatif yang perlu diperhatikan. Kemudahan yang dirasakan dalam sistem cashless tersebut, juga memunculkan tantangan moral yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, gotong royong, dan tanggung jawab terhadap sesama perlu tetap dijaga agar kemajuan teknologi tidak menjauhkan masyarakat dari karakter kebangsaan. Sayangnya, kemudahan transaksi sering kali mendorong perilaku konsumtif dan menurunkan kontrol diri karena masyarakat cenderung tidak merasa kehilangan uang secara langsung. 

Berkurangnya interaksi sosial dalam transaksi juga dapat menumbuhkan sikap individualistis dan mengikis nilai kebersamaan. Kesenjangan digital pun menjadi tantangan moral, karena tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi keuangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial yang bertentangan dengan sila kelima: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Bahkan, risiko keamanan data dan penipuan daring semakin meningkat seiring maraknya penggunaan platform digital. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak agar kemajuan digital tidak menggeser nilai moral, sosial, dan spiritual yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan perkembangan gaya hidup cashless agar tetap membawa manfaat tanpa mengabaikan nilai moral dan sosial masyarakat. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi digital dan keuangan nasional. Edukasi kepada masyarakat mengenai cara bertransaksi non-tunai yang aman dan bertanggung jawab sangat dibutuhkan, terutama untuk mencegah penipuan digital serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi. Melalui pelatihan dan sosialisasi di sekolah, kampus, maupun komunitas, masyarakat diharapkan dapat memahami manfaat sekaligus risiko dari penggunaan teknologi finansial secara bijak.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat perlindungan data pribadi dan keamanan sistem digital agar masyarakat merasa aman saat bertransaksi. Peningkatan sistem keamanan siber dan penerapan regulasi yang tegas terhadap penyalahgunaan data menjadi keharusan di era digital ini. Tidak kalah penting, pemerintah juga harus memastikan pemerataan akses digital hingga ke daerah terpencil agar seluruh warga negara dapat menikmati manfaat ekonomi digital tanpa kesenjangan. Dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi hal strategis, karena sistem pembayaran digital dapat membantu mereka berkembang dan bersaing secara lebih luas. Dengan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, gaya hidup cashless dapat menjadi bagian dari kemajuan bangsa yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Agar cashless society tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, masyarakat perlu menempatkan teknologi sebagai alat untuk memudahkan kehidupan, bukan sebagai pusat dari segala aktivitas manusia. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan keadilan harus tetap menjadi pedoman utama dalam setiap transaksi digital. Dalam konteks sila pertama, masyarakat perlu menanamkan kesadaran moral dan spiritual agar tidak terjerumus pada gaya hidup materialistis. Sementara sila kedua dan ketiga menuntun kita untuk terus menjaga rasa kemanusiaan, solidaritas, dan persatuan di tengah interaksi yang semakin individualistik akibat digitalisasi. Di sisi lain, sila keempat dan kelima mengingatkan pentingnya kebijaksanaan dan keadilan dalam penggunaan sistem digital agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara mereka yang melek teknologi dan yang belum mampu mengaksesnya.

Pada akhirnya, Pancasila menjadi pedoman penting dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. Melalui pengamalan nilai: Ketuhanan; Kemanusiaan; Persatuan; Kerakyatan; dan Keadilan Sosial, gaya hidup cashless dapat menjadi sarana menuju masyarakat yang modern, efisien, yang tetap beradab dan berkepribadian Indonesia. Dengan demikian, kemajuan digital bukan hanya soal kecepatan dan kenyamanan, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat memperkuat moral, solidaritas, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artikel ini merupakan publikasi tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dengan Dosen Pengampu Onan Marakali Siregar S.Sos., M.Si.

Redaktur: Fatimah Roudatul Jannah