Pembaruan Langsung Kasus COVID-19
SUARA USU
Kabar Kampus

Adakan Diskusi, Germa USU Tanggapi Kebijakan Pembatasan Kegiatan di USU!

Oleh: Muhammad Fadhlan Amri

SUARA USU, Medan. Adanya kebijakan Pembatasan Kegiatan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, ternyata menjadi riak di kalangan mahasiswa. Kebijakan ini ditanggapi dengan serius oleh Generasi Elaborasi Reformasi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara atau GERMA USU.

Tepat pada Selasa malam (08/06) berkisar pukul 20.30, diskusi yang mengundang sejumlah tokoh mahasiswa ini pun dimulai. Acara dibuka langsung oleh Sholihin Ikhwan, koordinator GERMA USU. Mahasiswa Fakultas Teknik ini membuka kegiatan dengan sebuah pertanyaan.

“Tema kegiatan kita kali ini, membahas kebijakan pembatasan kegiatan di USU apakah itu tepat? Hal ini kita lakukan menyikapi peraturan yang berlangsung dari 2-30 Juni. Jadi tujuan acaranya ini adalah untuk penerimaan pendapat dan saran dari para mahasiswa khususnya yang terdampak peraturan ini,” ungkapnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rundown dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara dipandu langsung oleh moderator Sarmilah Aini mahasiswa semester 4 jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya.

Pembicara pertama diisi oleh Ibnu Prayetno, Gubernur Mahasiswa FISIP USU 2020-2021. Diawal pemaparannya, Ibnu menjelaskan bahwa kebijakan ini memiliki poin positif dan poin negatif tersendiri.

“Tema kita sangat menarik ya karena sangat dekat dengan kita ya, kampus kita ini. Sebenernya dalam setiap kebijakan ada poin baik dan buruknya, tergantung dari kita melihat sisi bagaimananya,” tutur Ibnu.

Lebih lanjut, Ibnu menuturkan bahwa pemberlakuan ini sangat berdampak, khususnya untuk kegiatan administrasi mahasiswa.

“Kita sudah setahun ya terbatas kegiatannya. Cukup menyulitkan kita, apalagi teman teman mahasiswa yang mau skripsi. Namun pertanyaannya, apakah USU siap dengan kebijakan pembatasan kegiatan? apakah antisipasinya ada? Dengan kebijakan pembatasan kegiatan ini, harusnya diwadahi keperluan mahasiswa untuk administrasinya. Kalo kami dari FISIP ada, ASA. Nah kalo dari USU udah siap ga dengan kebijakannya? jika diberlakukan ini mereka siap ga?”

Ibnu juga menjelaskan bahwa dia telah berdiskusi dengan sejumlah mahasiswa dari fakultas lain, dan fakta yang ia temukan bahwa saat ini di beberapa fakultas USU, sistem peradministrasian yang berlaku masih sangat konvensional dan agak tertinggal. Ibnu juga menyesalkan ketika ia menemukan banyak teman seperjuangannya yang tehambat dalam menuntaskan studinya, karena terhambat di birokrasi dan administrasi.

“Abang udang diskusi dengan fakultas lain, dari FMIPA, FIB, bahkan mereka masih menggunakan kebijakan yang konvensional. Jadi bagaimana agar tak hanya mengantisipasi bagaimana pegawai tak terjangkut covid, tapi juga bagaimana mahasiswa tidak terganggu administrasinya. Banyak ketundaan mahasiswa dari kebijakan yang dihasilkan dari pihak birokrat kampus, yang awalnya harus wisuda tanggal sekian jadi tertunda dengan adanya pembatasan kegiatan ini,” sesal Ibnu.

Usai pemaparan pandangan dari Ibnu, diskusi pun dilanjutkan dengan penyampaian Riski Devina, presidium Ketua Umum AIESEC USU.

Ia menilai USU memiliki hak preoregatif terkait pembuatan kebijakan yang ada, terlebih jika ditinjau dan melihat angka pasien positif Covid-19 yang kian hari, kian bertambah.

“Menurutku sah sah aja sih karna kita baca di berita, tingkat Corona setiap harinya nambah sehari 90 orang dan itu bukan angka yang sedikit, dan itu kenapa Gubernur kita, Edy Rahmayadi meminta meninjau kembali pembelajaran tatap muka,” terang mahasiswa Fakultas Pertanian ini.

Pun demikian, Riski menilai bahwa mahasiswa Univeristas Sumatera Utara tidak bisa terus dibatasi kegiatannya. Dan Mawapres 2 USU tahun 2020 ini, menilai USU masih terbilang lambat adapatasi dalam kegiatan-kegiatan pembalajaran selama pandemi berlangsung.

“Tapi kita juga gaboleh terus menerus dibatasi kegiatannya. Dan USU termasuk lambat adaptasinya dalam kegiatan belajar mengajar dan penanganan Covid-19 dibandung kampus lain, mungkin karena pergantian rektor juga. Tapi sebenernya kalo kita bener-bener pengen belajar, itu karena dari diri kita sendiri. Karena klo kita tinjau kluster dari SBMPTN itu dikit banget, karena pas SBM itu protokolnya ketat banget, dan itu peluang bagi kita belajar offline,” serunya.

Mahasiswi bermarga Sihombing ini juga menambahkan jika USU ingin menjalankan kuliah tatap muka harus dengan cara bertahap.

“Menurut hemat aku, klo kita mau belajar offline kita harus bertahap, gada salahnya kita mencoba. Trial and error. Khususnya dari mahasiswa yang praktikum, itu sangat mengganggu kalo mereka belum pernah praktikum. Kalo kita pengen kuliah tatap muka, ada baiknya secara bertahap,imbuhnya.

Setelahnya, diskusi dilanjutkan dengan pandangan dari Diffa Sihombing, mahasiswa program studi D3 Bahasa Inggris, yang juga merupakan Ketua HMI Komisariat FIB USU.

“Lagi-lagi rektorat mengeluarkan kebijakan ya, dulu kegiatan kampus ketika awal-awal Corona kampus benar benar gaboleh masuk. dan Alhamdulillah kita diberi sedikit keringinan. klo kita telaah dan meneliti tentang kebijakan ini, bahwasanya kegiatan ini yang dibatasi pegawai, tenaga pengajar, dosen dan sebagainya dibatasi 50 WFH dan 50 WFO,” ucapnya.

Diffa menilai peraturan ini memiliki manfaat dan kekurangan tersendiri. Ia menilai bahwa pembatasan kegiatan ini mampu menjadi gerbang ke USU agar di semester depan USU mampu menjalankan kuliah secara hybrid.

“Kalo menurut saya manfaatnya dulu. Manfaatnya mungkin, rektor yang baru terpilih mereka sudah mengadakan diskusi dengan Wakikota Boby, saya fikir kebijakannya ini mungkin untuk memberikan gerbang kepada usu agar di semester depan usu dapat menjalankan kuliah secara hybrid, ada mahasiswa usu yang belajar di kampus dan ada yang online.”

“Kemudian menurut saya juga manfaatnnya, baru baru ini ada tenaga pendidik rektorat yang positif, dan untuk menekan angka positif ini maka dikeluarkanlah kebijakan ini. Mungkin manfaat kebijakan ini adalah seiring berjalannya pengelolaan kebiajkan kampus yang dilonggarkan yang banyak tendik yang menghiraukan peraturan rektorat, jadi ini semacam peringatan secara halus demi kebaikan USU,” lanjutnya.

Diffa juga menyebutkan bahwa kebijakan ini memiliki kekurangan tersendiri. Ia menyepakati apa yang disampaikan dengan Ibnu dan Riski bahwa USU, masih belum siap dengan kebijakan ini,

“Klo kekurangannya, saya sepakat dengan Gubernur dan Riski Devina Sihombing, USU saat ini belum siap dengan kebijakan kuliah online sejak tahun ajaran lalu. Tapi yang kita lihat malah mahasiswa USU ini, makin ga semangat ngurus keperluan di kampus. karena bakal diperberat urusannya di fakultasnya.”

“Teman-teman saya banyak yang mau wisuda yang lambat diminta tanda tangan Dekan, karna Dekan dan Wakil Dekan ga hadir, dan hanya bisa online atau ketika mereka hadir di lingkungan kampus. Jadi dengan adanya kebijakan ini bikin urusan administrasinya makin susah, kayak aduh cuman 50% yang dateng,” sambungnya.

Diffa berharap bahwasanya ada hasil dari kebijakan ini yang mampu mewujudkan harapan dari mahasiswa.

“Saya berharap bahwasanya, ada hasil dari kebijakan ini, mudah-mudahan hasilnya balik ke awal bisa kuliah hybrid,” tuturnya.

Diakhir, diskusi dilanjutkan dengan pandangan dari Muhammad Liputra, mahasiswa jurusan Sejarah USU, yang juga ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Merah Putih Universitas Sumatera Utara (KAMMI MP USU).

Liputra atau Putra, menjelaskan bahwa ini merupakan masalah yang sekarang mahasiswa USU hadapi bukanlah masalah biasa, melainkan masalah yang sudah masuk ke tingkat nasional.

“Ini bukan masalah USU aja, ini masalah nasional dan apapun sikap yang kita ambil, ini sikap kita bersama. Jadi kita dengan satu frekuensi kita, kita duduk bersama. Ada dari mapres, ada dari aktivis ada dari PEMA juga. Diberlakukannya pembatasan di USU itu ga sepenuhnya salah, tapi ga sepenuhnya benar, jadi bingung,” ungkapnya.

Lebih dalam, Putra menjelaskan bahwa kebijakan dan hasil dari kebijakan ini akan sangat berdampak dan membingungkan mahasiswa, khususnya yang tidak berdomisili di kota Medan.

“Kalo kita di Medan ga pala bingung, tapi kalo yang diluar medan bingung. Jadi benar-benar dibingungkan mereka. Harus kita yang menginisiasi, harus kita yang menggerakkan. Ini ada link silahkan disebar, kita satukan suara nanti kita audiensikan dengan rektorat. Khususnya orang orang organisasi, kaderisasi kita lakukan online ketika kita lakukan kaderisaasi secara offline aja, ga semua ilmunya masuk gimana kalo online” tuturnya.

Putra  juga menuturkan bahwa segala usaha harus ditempuh untuk membawa ke arah yang lebih baik dan sebagai mahasiswa, kita tidak boleh stagnan.

“Segala usaha harus kita coba, dengan prokes yang ketat kita harus coba, kita harus usaha ga gini-gini aja. Saya baca data, klo pandemi baru berakhir 10 tahun kedepan, apa kita akan begini saja selama 10 tahun kedepan? Mungkin jika 75 persen dari kita sepakat untuk kuliah offline, kita punya data. kita bisa audiensikan data ini ke rektorat. Coba lah kita hari ini mengambil langkah ya, kita gaboleh stagnan, inisiatornya itu kita, mahasiswa,” pungkas Liputra.

“Ini menjadi ikhtiar kita kawan-kawan semua, dan semoga yang kita usahakan dan kita inginkan dapat didengar oleh pihak-pihak yang diatas, tetapi inilah bentuk ikhtiar kita,” tutupnya.

Untuk mahasiswa Universitas Sumatera, Liputra berpesan bahwa kita semua dapat mengisi https://bit.ly/MahasiswaUSUBukaSuara dan membantu GERMA USU dalam mengumpulkan data dan aspirasi untuk akhirnya diaudiensikan bersama pihak rektorat.

Redaktur: Zukhrina Az-Zukhruf

Related posts

Info Penting Calon Penerima KIP Kuliah!

redaksi

Mahasiswa 2020 Tak Perlu Khawatir Terkait Pemeriksaan Kesehatan

redaksi

Ini Tanggapan Dosen USU Terkait Efektivitas Perkuliahan Daring

redaksi