BEM SI Desak DPR Tindak Lanjuti 18 Tuntutan Mahasiswa

Reporter: Yolanda Febriana Sinaga

Suara USU, Medan. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menindaklanjuti 17 hingga 18 tuntutan yang telah disampaikan dalam pertemuan bersama aliansi mahasiswa, termasuk Cipayung Plus. Dari seluruh tuntutan, BEM SI menilai tiga hal paling mendesak adalah pembebasan mahasiswa yang ditangkap saat demonstrasi, transparansi tunjangan DPR, serta penuntasan kasus kematian Afan Gurniawan.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan pihaknya akan terus mengawal tuntutan tersebut. Ia menyoroti belum adanya komitmen tertulis dari DPR, padahal mahasiswa telah memberikan tenggat waktu hingga 5 September.

“Komitmen tertulis belum ada. Kami akan terus mendesak dan mengawal agar tuntutan tidak sekadar menjadi janji politik yang menguap begitu saja. Rakyat sudah muak dengan janji-janji yang tak ditepati,” ujar Muzammil.

Selain tiga tuntutan utama, BEM SI juga menyoroti reformasi DPR, transparansi partai politik, pembentukan satgas independen untuk menyelidiki dugaan makar yang disebut Presiden Prabowo, serta penuntasan kasus Afan Gurniawan. Mereka juga mendesak pemerintah menepati janji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan.

Muzammil menjelaskan, strategi BEM SI tidak hanya berhenti di meja DPR. Konsolidasi nasional akan terus dilakukan dengan BEM seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Mereka juga berencana menyusun laporan evaluasi publik mengenai sejauh mana DPR merespons tuntutan mahasiswa.

“Kami akan menyusun laporan yang memuat tuntutan mana saja yang sudah dan belum direspons. Ini penting agar publik tahu sejauh mana DPR menjalankan tugasnya,” jelasnya.

Terkait isu bahwa pertemuan DPR dan mahasiswa bertujuan menjinakkan gerakan, Muzammil membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan gerakan mahasiswa tetap murni tanpa ditunggangi kepentingan politik.

“Gerakan ini tidak ditunggangi siapa pun. Fokus kami adalah memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Kami juga berhati-hati agar tidak mudah terprovokasi,” tegasnya.

BEM SI menyatakan tetap membuka opsi aksi lanjutan jika DPR tidak merespons. Konsolidasi nasional akan menentukan langkah berikutnya, termasuk potensi aksi besar-besaran.

“DPR adalah penyambung lidah rakyat. Jika kebijakan mereka pro-rakyat, kami akan mendukung. Jika tidak, kami akan memberikan evaluasi dan tekanan agar kembali ke jalur yang benar,” pungkas Muzammil.

Redaktur: Jesika Yusnita Laoly