Seminggu Menuju Masa Bakti PEMA USU Berakhir

Reporter : M.Wirayudha Azhari/Valeshia Trevana/Salsa Ghina/Rafalinsi/Tsabitah SK/Suaidi Yahya

Suara USU, Medan. Berhubungan dengan akan habisnya masa bakti dari Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (PEMA USU) pada 29 Maret 2022 mendatang, MPMU USU kembali terbitkan surat meminta hasil LPJ PEMA USU. Surat ini merupakan surat kedua yang diterbitkan oleh MPMU USU setelah terbitnya surat pertama yang tidak direspon dengan baik oleh PEMA USU.

Kelvin Sitorus selaku ketua MPMU USU membuka suara terkait terbitnya surat permintaan kedua tersebut. Ia mengungkapkan bahwa surat ini adalah surat yang terakhir akan diterbitkan oleh MPMU USU sebelum diterbitkannya surat peringatan dan dilaksanakannya Sidang Umum oleh MPMU. Hingga saat PEMA USU ini juga belum memberikan respon yang baik atas terbitnya surat permintaan kedua ini.

“Harapannya sebenarnya meminta surat kedua ini kami terbitkan untuk respon positif lah dari PEMA, tapi sampai sekarang ini belum juga ada respon positif dari mereka. Nah kita tidak tahu ini LPJnya belum siap atau memang tidak mau dikerjakan. Setelah Surat kedua ini kita juga akan mengambil kebijakan Surat Peringatan jika memang tidak direspon dengan baik,” tutur Ketua MPMU USU tersebut.

Kelvin selaku Ketua MPMU USU juga menyebutkan bahwa jika sampai tanggal 29 Maret 2022 nanti PEMA tidak memberikan LPJnya, maka dari pihak MPMU USU akan mengadakan Sidang Umum yang menyatakan bahwa PEMA USU itu sendiri gagal dan tidak mengerjakan Program Kerja selama satu tahun periode kepengurusan. Sidang umum ini juga nanti akan menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Presiden mahasiswa yang nantinya akan membentuk Tim Pelaksana Pemira (KPU).

“Karena kalau kita minta Presiden yang membentuknya sekarang, ini udah ga relevan lagi. Mengingat 7 hari lagi masa baktinya sendiri itu akan selesai. Jadi nanti kita tunjuk PLT untuk melakukan pembentukan itu,” ungkap Kelvin.

Ketua MPM USU itu juga menegaskan jika masih ada pelaksanaan program kerja yang dilakukan setelah 29 Maret 2022 nanti, mereka tidak akan segan-segan untuk mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk menolak program kerja tersebut.

“Jika setelah tanggal 29 Maret nanti PEMA ini masih terus bekerja nantinya, kami sebagai MPM USU akan membubarkan segala kegiatan yang dilaksanakan dan menyatakan tindakan Ilegal dan menyalahi peraturan yang berlaku,” ungkap Kelvin.

Kelvin sendiri mengungkap banyak sekali masalah yang dianggap mencederai kepengurusan PEMA Periode 2021/2022 ini. Ia menuturkan berbagai masalah koordinasi PEMA dengan MPMU itu sendiri. Ia juga mengaku bahwa PEMA terlalu suka bergerak secara individual dan tidak mengingat MPMU USU sebagai mitranya sendiri.

Bahkan sebelum berbagai program kerja, MPMU USU juga sempat meminta matriks dana atau anggaran dana yang akan dilakukan selama 1 tahun kepengurusan. Tetapi, menurut pengakuan Kelvin sendiri, hingga saat ini PEMA juga belum pernah mengirimkan Matriks Dana tersebut.

“Sampai saat ini kita gatau matriks dananya berapa, dananya darimana aja, dananya kemana aja. Ini sudah diminta dari awal kepengurusan bahkan sudah sering juga diminta keseriusannya. Di sini kan kita bisa menilai bahwa orang ini gak serius dan gamau koordinasi sama MPM USU,” ucap Kelvin.

Sejak awal kampanye, Muhammad Rizki sebagai Presiden Mahasiswa sering mengungkapkan Program Unggulan Mahasiswa yang mana salah satunya adalah Kongres. Kongres Mahasiswa sendiri merupakan sebuah sarana yang dapat dilakukan oleh PEMA memahami dengan MPMU USU untuk melakukan amandemen TLO yang sudah cukup lama dan kini dianggap tidak relevan. Saat mewawancarai pihak MPMU USU, Kelvin sebagai ketua mengungkapkannya terhadap PEMA dan mempertanyakan keseriusan mereka atas Program Kerja unggulan itu.

“Di awal Presiden ketika kampanye dia janji mau ngadain Kongres Mahasiswa. Tapi kalau dia membuat Kongres Mahasiswa tanpa ngajak MPM USU, itu namanya PEMA rasa legislatif. Sebenarnya saya kecewa ketika memicu amandemen TLO ditanya, dia menjawab ‘itu improve saya sendiri aja’. Bahkan MPMU USU tidak pernah diajak diskusi secara resmi untuk membahas kongres secara resmi. Di sini kan kita bisa melihat gak ada keseriusannya, malah kami dijadikan sebagai pelaksana aja,” tutur Kelvin.

Pada wawancara yang dilakukan dengan reporter Suara USU, Kelvin kembali menegaskan bahwa ini merupakan tugas bersama sebagai mahasiswa untuk mengawal demokrasi di kampus dengan baik. Ia juga menuturkan bahwa kita harus tetap menjaga agar PEMA tidak terlalu keluar jalur.

“Kita sama-sama menjagalah dan meminta PEMA untuk mungkin bertanggung jawab secara baik. Kita juga sama-sama mengawal biar orang itu gak lagi mengerjakan kerjaan-kerja lain setelah tanggal 29 Maret nanti,” tutup Kelvin.

Redaktur: Yessica Irene