Tragedi Berdarah Nepal, Puluhan Warga Tewas dan Ribuan Napi Kabur

Reporter: Syafira Sari 

Suara USU, Medan. Nepal tengah diguncang krisis politik dan sosial setelah gelombang demonstrasi besar-besaran memicu kerusuhan yang menewaskan puluhan orang dan menyebabkan ribuan narapidana kabur. Berdasarkan laporan Detik Jabar, jumlah korban tewas akibat bentrokan dan kekerasan yang terjadi sejak awal September 2025 bertambah menjadi 51 orang.

Kepolisian Nepal dalam pernyataan resmi pada Jumat 12 September 2025 menyebut, lebih dari 12.500 narapidana berhasil melarikan diri dari berbagai penjara di penjuru negeri. Hingga kini aparat masih memburu para tahanan tersebut. “Lebih dari 12.500 narapidana yang kabur dari berbagai penjara di seluruh negeri masih buron hingga kini,” ujar juru bicara Kepolisian Nepal Binod seperti dikutip dari Detik Jabar.

Aksi protes awalnya dipicu kebijakan pemerintah yang memblokir akses media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, hingga X. Namun, menurut laporan CNBC Indonesia, akar permasalahan lebih dalam yaitu kekecewaan generasi muda terhadap sempitnya peluang kerja, stagnasi ekonomi, dan praktik korupsi di kalangan elite politik.

Meski blokir dicabut pada 8 September 2025, demonstrasi tetap meluas. Pada 9 September aparat menembakkan peluru ke arah massa, dan Amnesty International menegaskan peluru tajam digunakan hingga menewaskan korban.

Massa yang marah juga membakar rumah sejumlah pejabat tinggi dan gedung parlemen Nepal. Situasi semakin genting hingga Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli atau KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran diri pada 9 September 2025. Langkah yang diambil tersebut tidak mampu meredakan kemarahan publik.

Militer Nepal dikerahkan untuk mengendalikan keadaan, dengan jam malam diberlakukan secara nasional sejak 10 September 2025. Tentara berpatroli di jalan-jalan Kathmandu, mendirikan pos pemeriksaan, dan melakukan pengecekan identitas terhadap setiap kendaraan yang melintas. “Jangan bepergian yang tidak perlu,” imbau militer Nepal melalui pengeras suara seperti dikutip dari Detik Jabar.

Militer juga memberi peringatan pada segala bentuk aksi kekerasan dan vandalisme akan ditindak tegas. Hingga kini, setidaknya 27 orang telah ditangkap terkait penjarahan dan kerusuhan. Aparat juga menemukan 31 senjata api di berbagai lokasi.

Di sisi lain, sejumlah demonstran menyuarakan kekhawatiran bahwa aksi mereka ditunggangi pihak ketiga. Klaim serupa juga disampaikan oleh pihak militer Nepal. Laporan CNBC Indonesia mencatat, bahwa di balik demonstrasi ini tersimpan frustasi mendalam generasi muda Nepal. Minimnya peluang kerja di dalam negeri, produktivitas rendah, serta kegagalan pemerintah menciptakan lapangan kerja berkualitas membuat banyak warga tidak memiliki pilihan selain bekerja di sektor informal atau merantau ke luar negeri. Lebih dari 82 persen pekerja di Nepal masih berada di sektor informal yang menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.

UNICEF dalam Nepal Education Fact Sheet 2022 mencatat, tingkat penyelesaian pendidikan menurun pada setiap jenjang sehingga anak-anak hanya mampu mencapai sekitar 50 persen potensi produktivitasnya akibat keterbatasan nutrisi, pendidikan, dan keterampilan kerja.

Pada tingkat Sekolah Dasar sekitar, 82 persen anak berhasil menyelesaikan pendidikan atau 1,45 juta anak, tetapi lebih dari 319 ribu anak tidak lulus. Memasuki Sekolah Menengah Pertama angka penyelesaian menurun menjadi 73 persen setara dengan 1,37 juta anak, dengan lebih dari 507 ribu tidak menyelesaikan sekolah. Kondisi semakin memprihatinkan di Sekolah Menengah Atas, sebab hanya 27 persen atau 532 ribu anak yang berhasil lulus, sementara 1,44 juta lainnya putus sekolah.

Ketidakberlanjutan pendidikan membuat dominasi pekerjaan informal semakin besar. Padahal, Nepal diperkirakan akan memiliki populasi muda sebanyak 22 juta orang pada 2030. Namun, penciptaan lapangan kerja masih sangat terbatas. Industri manufaktur dalam negeri menyusut, sektor pariwisata tidak berkembang maksimal, dan energi hydropower gagal memberi dampak signifikan bagi penyediaan lapangan kerja.

Jutaan warga Nepal terpaksa bekerja ke luar negeri, dengan lebih dari 893 ribu izin kerja dikeluarkan pada 2024 hingga 2025. Remitansi pun menjadi penopang utama ekonomi hingga 33 persen PDB. Situasi ini mencerminkan krisis multidimensi akibat pengunduran diri perdana menteri, ketidakpastian ekonomi, dan pengangguran muda, yang seharusnya menjadi pelajaran bagi Indonesia agar tidak terjebak pada dominasi sektor informal.

Redaktur: Fatimah Roudatul Jannah